Trans Palu Berhenti Sementara: Antara Pembenahan dan Polemik Anggaran

Setelah Setahun Beroperasi, Bus Trans Palu Hentikan Layanan di Tengah Perdebatan Efektivitas Program

pojokPALU | Setelah setahun mengangkut lebih dari 146 ribu penumpang, Bus Trans Palu resmi enghentikan operasionalnya sementara, Senin (20/10/2025). Pengumuman yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @transpaluofficial_ ini memunculkan dua narasi berbeda: versi pemerintah yang menyebutnya sebagai langkah pembenahan, dan versi DPRD yang menilainya sebagai bukti kegagalan program yang membebani keuangan daerah.

Dua Versi, Satu Keputusan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yuninto, menegaskan penghentian ini adalah wujud komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Menurutnya, keputusan diambil untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan infrastruktur pendukung.

“Kami ingin Trans Palu tidak hanya sekadar ada, tapi benar-benar menjadi pilihan transportasi yang nyaman dan efisien bagi warga Palu,” ujar Trisno di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).

Namun, suara berbeda datang dari Komisi C DPRD Kota Palu. Ketua Komisi C, Abdurrahim Nasar, tegas menyebutkan program ini tidak efektif dan membebani keuangan daerah.

“Bus Trans Palu ini kan digadang-gadang jadi fasilitas penunjang transportasi masyarakat perkotaan, tapi kenyataannya sepi penumpang,” kata Abdurrahim.

Pengumuman resmi penghentian layanan menyebutkan kendala anggaran operasional sebagai alasan utama. Namun versi Dinas Perhubungan menekankan aspek pembenahan dan evaluasi untuk operasional yang lebih baik mulai 1 Januari 2026.

Angka-Angka yang Bicara

Dalam perjalanan setahun operasionalnya sejak Oktober 2024, Trans Palu mencatat angka yang cukup beragam interpretasinya. Data Dinas Perhubungan menunjukkan, hingga September 2025, penumpang umum yang menggunakan layanan ini mencapai 111.043 orang, ditambah 35.014 pelajar dan mahasiswa.

Bagi Dinas Perhubungan, angka tersebut adalah prestasi yang menggembirakan untuk program transportasi publik di kota sebesar Palu. Namun bagi DPRD, angka ini justru menunjukkan rendahnya minat masyarakat.

Yang lebih menarik adalah catatan keuangan program ini. Sejak Januari hingga Juni 2025, pendapatan Bus Trans Palu hanya mencapai Rp395,9 juta. Sementara biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih besar—Rp1,8 miliar per bulan untuk 24 unit bus dengan skema Buy The Service (BTS) melalui PT Bagong Transport.

“Penggunaan transportasi umum ini tidak terlihat memberi perubahan berarti. Masyarakat masih enggan menggunakan Bus Trans Palu, sementara biaya operasionalnya cukup besar,” ungkap Abdurrahim.

Untuk tahun 2026, Pemkot Palu berencana kembali menganggarkan Rp22 miliar untuk operasional Bus Trans Palu. Angka ini dinilai sejumlah pihak sebagai pemborosan anggaran mengingat program ini belum mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Evaluasi Lapangan: Masalah Teknis vs Masalah Konsep

Di balik perdebatan angka dan anggaran, evaluasi lapangan mengungkap sejumlah persoalan teknis yang perlu segera ditangani. Bus kerap tidak berhenti di titik yang seharusnya karena minimnya penanda yang jelas. Halte dan bus stop yang ada jauh dari standar layak—panas, tanpa tempat duduk, dan tidak nyaman bagi penumpang yang menunggu.

“Bagaimana masyarakat mau beralih ke transportasi umum kalau fasilitasnya saja tidak mendukung? Halte panas, tidak ada tempat duduk. Ini yang harus kita perbaiki,” tegas Trisno.

Persoalan lain muncul dari evaluasi koridor. Beberapa jalur yang padat peminat justru kekurangan armada, sementara jalur lain kurang diminati namun mendapat alokasi bus yang cukup. Contohnya, jalur Pantoloan yang ramai pekerja sempat dikurangi dari 10 bus menjadi hanya tiga unit.

Namun DPRD menilai masalahnya bukan sekadar teknis. Tingkat keterisian penumpang yang sangat rendah, terutama sejak diberlakukannya tarif pada Januari 2025, menunjukkan masyarakat memang belum siap beralih ke transportasi massal.

Bahkan kebijakan yang mewajibkan ASN Pemkot Palu menggunakan Bus Trans Palu minimal dua kali seminggu pun tidak mampu meningkatkan jumlah pengguna secara signifikan.

“Komisi C anggap itu pemborosan dan menghabiskan anggaran, karena tidak bisa dimanfaatkan masyarakat secara optimal,” tegas Abdurrahim. Ia juga menyoroti sistem BTS yang membuat bus bukan aset daerah, sehingga pengeluaran besar tidak menghasilkan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Rencana Pembenahan

Merespons berbagai kritik, Dinas Perhubungan menyiapkan pembenahan menyeluruh. Target operasional kembali ditetapkan pada 1 Januari 2026, bertepatan dengan tahun baru.

Pembenahan yang dilakukan mencakup pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Sebanyak 30 unit halte baru akan dibangun, lengkap dengan tempat duduk yang nyaman dan atap pelindung dari terik matahari. Tak hanya itu, sekitar 100 bus stop dengan rambu modern yang dapat menyala di malam hari juga akan dipasang di berbagai titik.

“Halte dan bus stop ini bukan sekadar tempat tunggu, tapi representasi dari komitmen kami memberikan kenyamanan kepada pengguna Trans Palu,” jelas Trisno.

Evaluasi koridor juga menjadi prioritas. Dinas Perhubungan akan menambah armada di jalur-jalur yang padat peminat, seperti Pantoloan yang akan dikembalikan ke 10 unit bus. Sebuah koridor baru menuju Watu Sampu juga akan dibuka, memberikan akses transportasi murah bagi masyarakat yang selama ini harus mengandalkan bus antarkota dengan tarif lebih mahal.

“Kalau naik bus dari Donggala, mereka bayar Rp10.000. Dengan Trans Palu, cukup Rp5.000. Ini bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” ujar Trisno.

Koordinasi Lintas Instansi

Pembenahan Trans Palu tidak dilakukan sendirian. Dinas Perhubungan Kota Palu akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah terkait pengaturan bus antarkota dari Donggala yang masuk hingga pusat Kota Palu.

Keberadaan bus antarkota ini dinilai dapat mengganggu operasional Trans Palu, terutama setelah koridor Watu Sampu dibuka. Solusi yang diusulkan adalah bus antarkota melakukan bongkar muat hanya di Terminal Tipo, sehingga tidak tumpang tindih dengan jalur Trans Palu di dalam kota.

Langkah ini diharapkan menciptakan sistem transportasi yang lebih teratur dan tidak saling mengganggu antara transportasi lokal dan antarkota.

Dilema Transportasi Publik

Trisno menyadari bahwa mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukanlah pekerjaan mudah. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi.

“Menurut para pakar, butuh waktu panjang untuk mengubah mindset masyarakat dari kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Makanya kami terus evaluasi, minimal tiga bulan sekali,” ungkapnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi dilema transportasi publik di kota-kota menengah Indonesia. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong penggunaan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Di sisi lain, investasi besar yang dibutuhkan seringkali tidak sebanding dengan tingkat penggunaan, terutama di kota yang belum memiliki budaya transportasi publik yang kuat.

Program Bus Trans Palu, yang digagas Wali Kota Hadianto Rasyid sejak diluncurkan 20 September 2024, memang menuai banyak kritik sejak awal. Namun ia juga menjadi pionir dalam upaya menghadirkan sistem transportasi massal di Sulawesi Tengah.

Pertanyaannya kini: apakah pembenahan infrastruktur pendukung seperti halte dan bus stop yang nyaman akan cukup mengubah minat masyarakat? Atau memang konsep transportasi massal belum tepat diterapkan di Kota Palu dengan karakteristik dan budaya masyarakatnya saat ini?

Ke depan, evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap koridor berjalan optimal. Jalur yang ramai akan ditambah armadanya, sementara jalur yang sepi akan dikaji ulang atau dialihkan.

Masa Depan yang Belum Pasti

Dengan berbagai pembenahan yang dijanjikan, Pemkot Palu menyatakan optimis Trans Palu akan kembali menggelinding dengan wajah baru pada 1 Januari 2026. Halte yang nyaman, bus stop yang modern, koridor yang lebih merata, dan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat.

“Kami ingin Trans Palu menjadi kebanggaan warga Palu. Transportasi yang nyaman, murah, dan mudah diakses. Penghentian sementara ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Trisno.

Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai alternatif transportasi publik pengganti selama masa penghentian. Masyarakat yang selama ini mengandalkan Bus Trans Palu sebagai sarana transportasi terjangkau kini harus mencari alternatif lain.

Sementara itu, proses pembangunan halte dan bus stop dijadwalkan rampung pada pertengahan Desember 2025. Pertanyaan besarnya: akankah infrastruktur yang lebih baik cukup untuk meyakinkan masyarakat dan DPRD bahwa program ini layak dilanjutkan dengan anggaran puluhan miliar rupiah?

Atau justru penghentian sementara ini menjadi awal dari akhir program transportasi massal yang ambisius namun prematur bagi Kota Palu? Waktu akan menjawab. Yang pasti, penghentian Bus Trans Palu bukan sekadar soal pembenahan teknis, melainkan cerminan perdebatan yang lebih fundamental tentang prioritas pembangunan dan bagaimana uang rakyat seharusnya dibelanjakan. (bmz)